Rezki Syahrir, PhD *
Saat ini, Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor pertambangan dan mineral bukan lagi sebuah pilihan. Hal ini telah menjadi prasyarat—bagian dari siklus hidup industri dan rantai pasokan global. Akses pasar, pendanaan dan legitimasi sosial semakin ditentukan oleh sejauh mana praktik bisnis dapat dianggap bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola (pemerintahan).
Namun, sebelum wacana ESG hanya terpaku pada isu kepatuhan, ada satu landasan konseptual yang perlu dibedah lebih jelas: dua sisi ESG yang seringkali disatukan, meski lahir dari logika yang berbeda—Standar ESG dan Pedoman ESG. Keduanya berbicara tentang keberlanjutan, namun bekerja dari arah yang berbeda dan menjalankan fungsi yang tidak identik.
Standar ESG pada dasarnya dirancang sebagai instrumen perlindungan konsumen dan pasar. Ia bekerja di bagian hilir, memberikan sinyal, label, dan batasan etika tentang apa yang dapat diterima di pasar global. Standar seperti IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), RMI (Responsible Minerals Initiative), atau Global Reporting Initiative (GRI) berfungsi sebagai penyaring eksternal—menyaring produk dan praktik yang dianggap berisiko secara etika, sosial, atau lingkungan.
Sebaliknya, Pedoman ESG bekerja dari sisi hulu. Hal ini dimulai dari pertanyaan yang berbeda: bagaimana produsen dapat berproduksi secara bertanggung jawab dalam konteks operasional, sosial dan kelembagaan yang nyata. Pedoman seperti ICMM – Prinsip Pertambangan & Harapan Kinerja, Program Pembangunan Berkelanjutan Praktik Kerja Unggulan Australia untuk Industri Pertambangan, atau Menuju Pertambangan Berkelanjutan (TSM) Kanada tidak dimaksudkan untuk menggantikan standar global, melainkan untuk membuka jalan bagi kepatuhan yang lebih kredibel dan berkelanjutan.
Dengan kata lain, standar ESG melindungi pasar, sedangkan pedoman ESG mempersiapkan produsen. Tantangannya bukan memilih salah satu, tapi menempatkan keduanya secara strategis.
Ketika Industri Mengembangkan Standar ESG
Wacana ini penting karena menyentuh akar legitimasi LST dan cara pasar membaca relasi kekuasaan di balik sebuah “standar”. Pada prinsipnya, masalahnya bukan pada kapasitas teknis. Faktanya, para pelaku industri sering kali memahami praktik lapangan dengan baik. Tantangan utama terletak pada legitimasi, konflik kepentingan, dan persepsi pasar.
Standar-standar ESG berfungsi sebagai alat seleksi—menentukan siapa yang “layak” dan siapa yang “tidak.” Ketika standar-standar ini disusun oleh kelompok industri itu sendiri, timbul konflik kepentingan struktural: industri bertindak secara bersamaan sebagai pembuat peraturan dan subjek yang diatur. Di mata pasar, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah ini merupakan perlindungan sejati, atau mekanisme perlindungan diri?
Bagi investor institusi, OEM, dan konsumen global, standar ESG adalah alat untuk mengurangi risiko reputasi, hukum, dan etika. Oleh karena itu, pasar cenderung mempercayai standar yang disusun oleh pihak-pihak yang relatif independen dari produsen, melibatkan masyarakat sipil, dan memiliki mekanisme audit yang ketat dan transparan. Standar yang terlalu dekat dengan industri seringkali dianggap lebih lunak, lebih berorientasi pada manajemen risiko korporasi, dan kurang kuat sebagai instrumen perlindungan publik.
Dalam konteks ini, persepsi sama pentingnya dengan substansi. Ketika industri mengembangkan standar-standar ESG, pasar sering kali menganggapnya sebagai upaya defensif – melakukan perubahan citra atau menolak tekanan peraturan. Jika standarnya lemah atau auditnya tidak benar-benar independen, ada risiko untuk dicap sebagai audit yang tidak independen pencucian hijau atau Pencucian ESG menjadi sangat tinggi. Dan ketika kepercayaan pasar hilang, memulihkannya hampir selalu jauh lebih sulit.
Respon pasar terhadap standar semacam ini jarang bersifat frontal, namun juga jarang diterima secara penuh. Investor cenderung menempatkannya sebagai informasi pelengkap, bukan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pembeli hilir terus meminta sertifikasi independen tambahan. Sementara itu, masyarakat sipil dan media sangat kritis, terutama ketika terjadi pelanggaran di lapangan. Akibatnya, standar industri sering kali diterapkan tingkat kedua dalam hierarki legitimasi LST.
Ironisnya, alih-alih menyederhanakan kepatuhan, standar-standar ESG yang dibuat oleh industri justru menambah kompleksitas, memicu skeptisisme, dan melemahkan posisi tawar produk dalam rantai pasokan global.
Pola “Kegagalan Senyap” dalam ESG
Ketika industri mengkompilasi pedomanpasar membaca ini sebagai:
“Mereka mencoba meningkatkan cara kerjanya.”
Ketika industri mengkompilasi standarpasar sering membaca:
“Mereka mencoba untuk mensertifikasi diri mereka sendiri.”
Dalam praktiknya, banyak standar ESG yang dikembangkan atau didominasi oleh industri tidak pernah benar-benar “gagal” secara terbuka, namun mengalami apa yang disebut dengan kegagalan. kegagalan diam-diam. Mereka tidak ditolak, tapi juga tidak dipakai. Tidak digunakan sebagai referensi bagi investor, tidak diadopsi oleh regulator, dan tidak digunakan sebagai syarat pembelian oleh OEM.
Kasus Asosiasi Batubara Dunia dengan Kerangka Pengelolaan Batubara sering digunakan sebagai contoh klasik. Meskipun bertujuan untuk menunjukkan praktik batubara yang “bertanggung jawab”, kerangka kerja ini hampir tidak pernah dirujuk dalam wacana LST global. Bukan hanya karena kontennya salah, tapi karena posisi moral dan strukturalnya tidak dipercaya pasar.
Contoh lainnya adalah Perawatan yang Bertanggung Jawab di sektor kimia—sebuah program perbaikan internal yang sudah berlangsung lama. Hal ini diakui sebagai upaya untuk memperbaiki praktik internal, namun tidak pernah menjadi dasar kepercayaan publik atau investor. Sekali lagi, secara teknis dapat diterima, namun gagal sebagai instrumen legitimasi pasar.
Pengalaman ini menjelaskan mengapa ICMM—walaupun terdiri dari perusahaan pertambangan terbesar di dunia—tidak memposisikan dirinya sebagai standar ESG atau skema sertifikasi pasar. ICMM memilih jalur pedoman dan komitmen keanggotaan, dan pasar menerimanya sebagaimana adanya instrumen peningkatan kapasitasbukan pengganti IRMA atau RMI. Ini adalah contoh belajar dari kegagalan sebelum terjadi.
Inisiatif Penatagunaan Aluminium (ASI) menawarkan pembelajaran yang lebih bernuansa. ASI bukanlah proyek yang gagal, namun juga bukan merupakan standar yang memiliki legitimasi mutlak. Relatif diterima karena melibatkan multipihak dan fokus pada rantai pasok ya hak untuk beroperasi. Namun, karena industri ini masih dominan, legitimasinya bersifat kondisional dan sering kali memerlukan uji tuntas tambahan. ASI menunjukkan bahwa posisi instrumen sama pentingnya dengan isinya.
Pelajaran untuk Indonesia
Dari berbagai contoh ini, pasar global membaca satu pesan yang konsisten: Standar-standar ESG harus independen dari produsen, sementara instrumen-instrumen yang dekat dengan industri akan lebih kredibel ketika diposisikan sebagai pedoman, kerangka kerja, atau jalur.
Bagi Indonesia—dengan kompleksitas sosial, kepekaan terhadap lingkungan hidup, dan tekanan geopolitik mineral yang penting—pelajaran ini sangat penting. ESG bukan hanya tentang memiliki instrumen sendiri, namun tentang memahami domain tempat kita bermain. Pedoman ESG yang kuat dan kredibel bukanlah sebuah alternatif terhadap standar global, melainkan sebuah landasan praktis yang memungkinkan industri nasional untuk beradaptasi, mematuhi dan menjadi kompetitif dalam berbagai rezim ESG internasional yang terus berkembang.
Dengan pemahaman yang tepat mengenai posisi ini, ESG dapat benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas industri Indonesia—bukan sekedar label, namun sebuah jalan ke depan. keunggulan kompetitif industri pertambangan dalam negeri serta legitimasi yang berkelanjutan di mata dunia.
*Direktur Inisiatif Indonesia untuk Pertambangan Berkelanjutan, Pengamat Geopolitik, Tata Kelola Sumber Daya dan Transisi Energi yang Berkeadilan
