Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan penting ke Pangkalpinang, meninjau langsung smelter timah yang menjadi bagian dari aset negara hasil sitaan kasus korupsi senilai Rp 300 triliun.
Dalam rangka penguatan tata kelola sumber daya mineral nasional, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung ke salah satu fasilitas smelter timah yang berlokasi di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin, 6 Oktober 2025. Smelter tersebut merupakan satu dari enam smelter yang telah resmi disita oleh negara sebagai bagian dari penanganan kasus korupsi besar-besaran dalam pengelolaan komoditas timah, dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun.
Kunjungan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di sektor pertambangan dan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Imigrasi dan Paspor Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Kepala BIN Herindra, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa aset-aset hasil rampasan negara, termasuk enam smelter timah tersebut, akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan nasional. Ia juga menegaskan bahwa kerugian negara akibat korupsi pengelolaan timah harus dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat, baik melalui pemanfaatan aset maupun optimalisasi pendapatan negara dari sektor pertambangan.
Smelter yang dikunjungi Presiden berada di bawah pengelolaan PT Tinindo Internusa dan sebelumnya terlibat dalam aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara. Penyerahan aset ini dilakukan secara resmi dan menjadi bagian dari langkah hukum yang diambil oleh Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas praktik korupsi di sektor timah Bangka Belitung.
Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya mineral secara transparan, berkelanjutan, dan bebas dari praktik ilegal. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung upaya penegakan hukum dan reformasi tata kelola pertambangan demi mewujudkan kedaulatan energi dan mineral nasional.
